Longsor Puger: Korporasi Harus Memperhatikan Hak Buruh

Pada 25 Maret 2019 telah terjadi longsor di area pertambangan batu kapur dan batu hitam gunung sadeng yang dikuasai oleh CV. Cahaya Putra dan PT. Kartika Candra, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dari peristiwa tersebut, memakan korban jiwa mencapai 1 orang meninggal dunia serta 2 orang lain luka-luka.
Akibat dari peristiwa tersebut, Bidang Hikmah beserta Bidang Agraria dan Maritim IMM Cabang Jember meninjau ke lokasi pada 26 Maret 2019. Peninjauan lokasi bencana tersebut, semata-mata bukan untuk menyaksikan kondisi lapangan pasca kejadian saja. Akan tetapi menganalisis peranan PT dan CV sebagai salah satu pihak penanggung jawab atas kejadian tersebut, terutama pada sektor jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan kerja bagi buruh yang dimana tertuang pada UU pasal 5 (2) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah RI No. 76 Tahun 2007.

Setelah mengumpulkan data dari buruh yang bekerja untuk korporasi tersebut, Hasroqi selaku Kabid. Hikmah IMM Jember menyayangkan pihak korporasi yang tidak ada dilokasi untuk meninjau.
“Tadi sudah saya galih informasi dari para buruh yang bekerja di perusahaan ini, terutama pada keluarga Alm. bapak Sucipto. Setelah itu, saya cari pihak perusahaan, lah kok tidak ada, dimana letak tanggung jawab perusahaannya. Ini yang membuat miris bagi kami, sehingga akan kami ambil sikap untuk memperjuangkan hak buruh disini”, ucapnya kabid hikmah IMM Cabang Jember.

Jika kita simak dari UU No. 13 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 4 Poin C & D, bahwa dalam pembangunan ketenagakerjaan (dalam hal ini buruh) bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, baik bagi buruh tersebut dan keluarganya.

Sentilan ini sempat di lontarkan oleh Kabid Hikmah tersebut, “setelah saya tanya kepada buruh yang juga menjadi saksi peristiwa tersebut, tidak ada sedikitpun jaminan dan hak yang diperoleh oleh buruh disini terutama keluarga korban, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun jaminan pemeliharaan kesehatan. Sama sekali tidak ada, inilah kemirisan bagi kami sebagai bagian dari civil society, kami akan kawal bapak-bapak yang bekerja di korporasi untuk mendapatkan haknya, jikalau perlu akan kami adakan audiensi dengan DISPERINDAG Kab. Jember dan Bupati tentang kurang patuhnya korporasi terhadap regulasi yang menjadi konsensus bersama, sudah saya komunikasikan dengan ketua umum dan menunggu hari”. Pungkasnya. 

PC IMM Jember

Website ini adalah situs resmi pimpinan cabang ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM Jember) kabupaten jember. situs ini dibuat dalam rangka memberi dan menyeber luaskan informasi terkait kegiatan dan hal hal yang dilakukan oleh cabang maupun komisariat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *