Tarikan Revolusi Hijau, Regulasi Sektor Pertanian Perlu Analisa Kultural

Designed By Bidang Media Komunikasi PC IMM Jember

INDONESIA adalah negara agraris. Sebutan ini sudah umum dikenal masyarakat sejak masih mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (SD). Dogma bahwa negara ini kaya akan sumber daya alam dengan budaya masyarakat yang kuat serta asas gotong royong dengan polarisasi bercocok tanam sudah melekat di tubuh masyarakat merah putih (Indonesia).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 29,76% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dengan jumlah tahun angkatan kerja. Artinya ada 32,8 juta masyarakat Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Landasan itulah menjadi dasar mengapa pemerintah harus lebih memperhatikan pertanian sebagai jembatan menuju masyarakat yang merdeka atas perekonomiannya. Terlebih sektor pertanian menyerap tenaga kerja tertinggi dengan disusul sektor perdagangan diurutan ke dua sebesar 19,23% dari total angkatan kerja.

Memasuki tahun 2020, perekonomian negara menjadi sorotan dengan hadirnya bencana pandemi covid-19 yang  mengakibatkan pendapatan Negara menjadi defisit. Di balik itu, sektor pertanian mampu menyelamatkan resesi ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 2,5% dari kuartal ke tiga.

Sektor pertanian membutuhkan dukungan penuh dari berbagai aspek. Persoalan hadir dengan regulasi yang tidak seimbang, pemerintah yang memegang kendali atas kebijakan menjadi penentu arah roda perekonomian. Petani akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan jika regulasi tidak dapat duduk dengan petani konvensional. Produktivitas di sektor pertanian membutuhkan spirit yang berkesinambungan, faktor penunjang dalam mencukupi kebutuhan pangan. Salah satunya ialah sarana dan prasarana untuk petani.

Revolusi Hijau, Candu Pupuk Kimia

Berkaca dari awal mula mengapa petani kita masih tidak bisa lepas dari pupuk kimia dalam meningkatkan hasil pertaniannya ialah adanya kebijakan orde baru yang di kenal sebagai revolusi hijau. Dalam kebijakan tersebut ada empat pilar yang kemudian menjadi acuan yaitu, penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varieras unggul sebagai bahan tanam berkualitas. 

Semenjak kebijakan revolusi hijau,  dalam meningkatkan produktivitas petani masih meyakini bahwa intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman masih dengan cara memberi nutrisi tanaman melalui pemberian pupuk kimia. Artinya, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih berlangsung. Bagaimana kemudian Kementrian Pertanian memperhitungkan hal ini dalam pengambilan kebijakan. Termasuk Permentan yang telah hadir 30 desember 2020, belum lagi ancaman ketersediaan pupuk sehingga petani kesulitan untuk mengaksesnya.

Persoalan Pupuk yang Tak Kunjung Usai

Kementrian Pertanian (Kementan), Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui Permentan Nomor 49 Tahun 2020 yang disahkan pada 30 Desember 2020, Permentan mengatur perihal alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Tahun anggaran 2021. HET untuk pupuk bersubsidi telah dinaikkan. Yang mulanya harga pupuk urea Rp180.000 menjadi Rp225.000 per kwintal, SP-36 Rp200.000 menjadi Rp240.000 per kwintal, ZA Rp140.000 menjadi Rp170.000 per kwintal.

Secara bersamaan, pemerintah juga mengurangi anggaran Kementan. Kondisi pandemilah yang mendasari hal tersebut. Skala prioritas dalam mengangkat perekonomian suatu hal fundamen, ketika mobilitas masyarakat berkurang akibat pandemi yang dialami selama satu tahun terakhir.

Regulasi pemerintah di sektor pertanian harus selaras dengan kondisi lapang, penuh analisis yang objektif untuk meninjau permasalahan kebutuhan petani. Melihat permasalahan melalui pendekatan kultural agar selaras delam menunjang sarana dan prasarana pertanian. Karena mayoritas angkatan kerja di Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Terkait pupuk, petani Indonesia sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia seperti Urea, ZA, NPK dan lain sebagainya. Kelangkaan pupuk di beberpaa daerah menjadi fenomena yang nyata dan dapat dipastikan bahwa jatah pupuk subsidi dipotong sebesar 20%, khususnya di Jawa Timur pada 2020. Begitupun dalam proses distribusi yang hari ini menjadi masalah bagi petani semenjak diadakannya Kartu Tani. Pelaku sektor pertanian (petani) mengalami hambatan dalam menjangkau pupuk bersubsidi tersebut. Hal demikian kiranya sudah banyak dihadapi oleh petani. Permasalahan mendasar yakni petani masih belum tergabung dengan kelompok tani dan tidak tercantum dalam Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga akses petani dalam mencukupi kebutuhan nutrisi mengalami kendala.

*) Oleh M. Yayan (PRESNAS IBEMPI)

*) Tim Medkom PC IMM Jember Menerima Opini baik Dari Kader Ataupun Alumni IMM. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Opini Dikirim Ke Alamat Email Immjember@email.com

PC IMM Jember

Website ini adalah situs resmi pimpinan cabang ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM Jember) kabupaten jember. situs ini dibuat dalam rangka memberi dan menyeber luaskan informasi terkait kegiatan dan hal hal yang dilakukan oleh cabang maupun komisariat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *